Jakarta – Pemerintah sedang membicarakan game bernama Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) karena terjadi kecelakaan besar di sebuah sekolah di Jakarta Utara. Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa sekelompok orang yang melihat permainan tersebut menemukan beberapa hal yang dapat melukai perasaan masyarakat dan menunjukkan hal-hal yang buruk.
Permainan PUBG terlihat sangat nyata dengan senjata, perkataan, dan hal-hal buruk seperti darah dan bahaya. Meutya, yang bekerja di sebuah situs berita, mengatakan hal itu dalam wawancara, Senin.
Menurutnya, konten semacam ini menjadikan PUBG sebagai game untuk orang-orang yang berusia 18 tahun ke atas.
Meutya mengatakan, pemerintah memiliki aturan yang melindungi anak-anak secara online. Aturan tersebut bernama PP Tunas dan dibuat pada tahun 2025.
Game online dan platform digital lainnya harus memiliki cara untuk memeriksa apakah penggunanya cukup umur dan membatasi apa yang dapat mereka lihat berdasarkan usia mereka.
“Game online termasuk dalam kategori yang memerlukan pengawasan ketat. Ia mengatakan beberapa fiturnya sangat berisiko, seperti bisa berbicara tanpa menyebutkan nama, membeli sesuatu dengan cepat dan tanpa berpikir, serta melihat atau berbagi hal-hal yang berbau kekerasan. Ia mengatakan fitur-fitur tersebut sebaiknya dikurangi atau dihilangkan, terutama untuk anak-anak.
Selain PP Tunas, pemerintah juga meluncurkan Indonesia Game Rating System (IGRS) pada Oktober lalu. Indonesia mempunyai aturan bahwa semua permainan harus menunjukkan berapa umur pemainnya dan apa saja yang ada di dalam permainan tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat memutuskan apakah permainan tersebut bagus untuk mereka atau tidak.
Meutya mengatakan, pemerintah tidak akan langsung menghentikan PUBG, melainkan akan mengkajinya secara matang terlebih dahulu.
“Kami memahami bahwa industri game merupakan sektor penting yang membantu menggerakkan ekonomi digital nasional. Dia mengatakan bahwa mereka akan berhati-hati dan menggunakan banyak informasi sebelum melakukan apa pun.
KPAI Mendukung Tindakan Pembatasan
Dukungan terhadap rencana pembatasan tersebut juga datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Maimunah, Ketua KPAI, menilai ini adalah cara yang baik untuk menjaga anak-anak aman dari melihat hal-hal yang tidak sesuai usianya di internet.
“Kalau tujuannya perlindungan anak tentu kami dukung. Harus ada pengaturan yang jelas,” kata Margaret saat menjenguk korban di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Beliau menyampaikan bahwa KPAI akan segera mengadakan pertemuan khusus untuk membicarakan kebijakan tersebut. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak secara online dan melindungi mereka dari konten berbahaya dan kekerasan.
Pandangan Pakar: Diperlukan Pendekatan yang Seimbang
Ada yang mengatakan bahwa ide ini tidak boleh dilakukan dengan cepat. – Salah satu pemaparannya adalah dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, Lukman Hakim.
Lukman mengatakan, pemerintah harus menggunakan fakta dan data dalam mengambil keputusan, bukan sekadar merespons situasi tertentu.
“Kebijakan ini harus menjadi bagian dari strategi pengembangan digital jangka panjang, bukan sekedar respon emosional,” ujarnya melalui situs resmi UM Surabaya.
Menurutnya, sebagian remaja bermain game online seperti PUBG untuk menghindari masalah dengan teman atau perasaannya. Cara terbaik untuk menghadapi permainan menyalahkan adalah dengan meningkatkan cara kita mengetahui kapan siswa mengalami stres atau kekerasan di sekolah. Bukanlah ide yang baik jika hanya melakukan satu hal.
PUBG Telah Dibatasi di Beberapa Negara
PUBG bukan satu-satunya game yang mendapatkan perhatian global. Beberapa negara telah menghentikan atau membatasi orang-orang untuk memainkan permainan ini karena dianggap berdampak buruk bagi generasi muda.
Beberapa negara, seperti Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, Yordania, dan Tiongkok, sudah melakukan hal serupa.
- Afghanistan berhenti bermain PUBG setelah berbicara dengan orang yang berbeda, karena membuat orang marah dan menimbulkan masalah.
- Bangladesh menghentikan PUBG dan Free Fire karena dianggap akan membuat prestasi siswa di sekolah menjadi lebih buruk.
- India memblokir PUBG pada tahun 2020 karena alasan keamanan nasional, kemudian memperkenalkan versi baru yang disebut Battlegrounds Mobile India (BGMI).
- Mahkamah Agung Nepal mencabut larangan terhadap PUBG, sebuah game online populer di Nepal, karena menyatakan larangan tersebut bertentangan dengan hak masyarakat untuk mengatakan apa yang mereka inginkan.
- Yordania memblokir permainan PUBG pada tahun 2019 karena membuat remaja menjadi lebih agresif.
- China membuat PUBG versi baru yang mengikuti aturan negaranya. Mereka menyebutnya Game untuk Perdamaian.
Pemerintah Indonesia harus memilih antara menjaga industri game tetap berkembang atau menjaga keamanan generasi muda. Kami ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara membuat peraturan yang baik, bermanfaat, dan melindungi anak-anak dari bahaya online.
